BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras yang menjadi salah satu komoditas perhatian dalam pengendalian inflasi daerah.
Upaya tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Selasa, 3 November 2026.
“Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten,” imbuh Yuas dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Rabu, 4 November 2026.
Rakor yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
Tomsi mengimbau pemerintah daerah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk mengintensifkan operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang mencapai lebih dari 17 persen secara tahunan.
“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. (HERMAWAN DP/R)
