BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah bersama Perum Bulog mengintensifkan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga beras yang mencapai lebih dari 17 persen secara tahunan.
Imbauan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual.
“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Rabu, 4 November 2026.
Tomsi menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga beras karena komoditas tersebut dikonsumsi seluruh masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap inflasi.
“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandas Tomsi.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras yang menjadi salah satu komoditas perhatian dalam pengendalian inflasi daerah.
“Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten,” sebut Yuas. (HERMAWAN DP/j)
