BORNEONEWS, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan daya beli pekerja sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan kenaikan PTKP akan memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk membelanjakan penghasilannya. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan sektor informal.

"Kalau ada selisih Rp3 juta, buruh pasti belanja. Daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik. Ketika buruh belanja, tukang mi ayam, tukang bubur, pedagang pakaian, dan masyarakat kecil lainnya ikut mendapatkan pendapatan," kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Said, usulan kenaikan PTKP tersebut telah disampaikan KSPI dan Partai Buruh kepada Presiden sejak peringatan Hari Buruh Internasional pada 2025.

Ia menilai kenaikan PTKP lebih tepat dijadikan kebijakan jangka panjang untuk menjaga daya beli pekerja dibandingkan hanya mengandalkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.

Said juga menyinggung rencana pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta pada 2027. Menurutnya, insentif tersebut berpotensi hanya berlaku sementara, sedangkan kenaikan PTKP dapat memberikan ruang penghasilan tidak kena pajak secara lebih permanen.

Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan rencana perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 ke seluruh sektor bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta. Selain itu, pemerintah juga tengah menghitung kemungkinan penyesuaian PTKP dengan mempertimbangkan tingkat inflasi.

Said mengakui kenaikan PTKP berpotensi mengurangi penerimaan PPh dari pekerja. Namun, ia menilai tambahan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat berpeluang meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas konsumsi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain kenaikan PTKP, Said juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memberikan ruang lebih besar bagi daya beli masyarakat.

KSPI, lanjut Said, mendukung rencana pemerintah mengkaji kenaikan PTKP. Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang berorientasi pada penguatan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional.

SUMBER: ANTARA