BORNEONEWS, Antalya, Turki - Indonesia menjadi salah satu dari lima negara percontohan pertama, yang mendukung penuh Jembatan Implementasi Iklim atau Climate Implementation Bridge (BRIDGE), yang merupakan inisiatif Presidensi COP31 Turki, untuk mengubah komitmen iklim menjadi proyek nyata yang siap dibiayai.

Dukungan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dalam forum “Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale” di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Jumat (13/11).

“Agar efektif, BRIDGE harus berbasis kebutuhan negara (country-driven), memperkuat kapasitas nasional, dan memaksimalkan skema pembiayaan yang sudah ada, bukan membentuk mekanisme pendanaan baru,” kata Jumhur.

Indonesia bergabung dalam kelompok pertama BRIDGE bersama Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan, yang akan menjadi model, sebelum inisiatif tersebut diperluas ke negara berkembang lainnya hingga 2035.

“Indonesia menyambut baik inisiatif Presidensi COP31 untuk memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi,” jelasnya.

Indonesia datang ke COP31 dengan peta jalan yang jelas, berupa dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang juga telah diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Oktober 2025 lalu.

Dalam dokumen ini, Indonesia menetapkan prioritas implementasi nasional periode 2031–2035 dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP).

Menurut Jumhur, untuk mencapai target mitigasi dampak perubahan iklim, Indonesia membutuhkan investasi sekitar 472,6 miliar dolar AS di sektor energi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), serta di sektor pengelolaan sampah.

Karena itu, Indonesia mendorong BRIDGE agar dapat berperan sebagai penghubung dan pengintegrasi skema pembiayaan yang sudah tersedia, yang mencakup pembiayaan dari bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta.

“Kami berharap BRIDGE dapat memberikan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada kebutuhan negara, memperkuat peningkatan kapasitas dan jejaring, serta memastikan setiap negara dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya,” tegasnya.

Agar BRIDGE terarah dan hasilnya terukur, Indonesia mengusulkan tata kelola yang jelas, mekanisme penentuan prioritas, dan indikator kinerja utama.

Menurut Jumhur, delegasi Indonesia siap melanjutkan pembahasan teknis bersama Presidensi COP31 dan para mitra untuk menerjemahkan prioritas Second NDC menjadi implementasi proyek yang konkret dan siap dibiayai.

“Melalui keterlibatan aktif ini, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan pembiayaan iklim global berpijak pada kedaulatan dan kebutuhan nyata setiap negara, demi keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang,”katanya.

SUMBER: ANTARA