BORNEONEWS, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan, termasuk dari orang-orang di lingkungan pemerintahannya.
Menurut Syahganda, keterbukaan tersebut terlihat dari pengalamannya berdiskusi langsung dengan Presiden. Prabowo disebut tidak keberatan menerima argumentasi berbeda, bahkan ketika masukan yang disampaikan bertentangan dengan pandangannya.
Hal itu disampaikan Syahganda dalam siniar Dewan Pers bertajuk "Gabung Pemerintah, Syahganda Buka Diri Dikritisi" bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, yang dikutip di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika menyampaikan argumentasi kepada Prabowo mengenai upaya pembebasan aktivis Delpedro Marhaen yang ditahan setelah kerusuhan Agustus 2025.
"Saya berdebat dan beliau terima akhirnya. Ketika beliau berargumen, menurut saya, Pak Presiden mungkin ada sedikit miss karena beliau tidak bagian dari itu," kata Syahganda.
Ia menilai Prabowo justru menyukai diskusi yang memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan pengujian terhadap suatu pandangan.
Syahganda mengaku tetap menyampaikan kritik atau pandangan berbeda setiap kali memiliki kesempatan berdiskusi dengan Presiden. Bahkan, ia terlebih dahulu meminta izin sebelum mengutarakan argumentasinya.
"Kalau ada diskusi, saya enggak mau diam. Apalagi kita aktivis, kita orang yang enggak takut bertanya," ujarnya.
Lebih lanjut, Syahganda menilai Prabowo memiliki komitmen terhadap demokrasi berdasarkan perjalanan panjangnya dalam membangun partai politik dan mengikuti berbagai kontestasi politik.
Ia juga berpandangan bahwa pemerintahan saat ini tetap memberikan ruang bagi demokrasi dan mempertahankan karakter pemerintahan sipil atau civilian.
"Menurut saya, beliau memberikan satu peluang bahwa demokrasi tetap dipertahankan sampai sekarang. Beliau menonjolkan tetap civilian-nya dibanding yang ditakutkan orang kembali ke era Orde Baru, di mana pemerintahan sipil ini hilang," imbuhnya.
Syahganda menegaskan kritik masyarakat dan keseimbangan kekuasaan atau balance of power merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kritik keras, sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
SUMBER: ANTARA
