BORNEONEWS, Kuala Kurun - Bupati Gunung Mas Jaya S Monong paparkan empat prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas di tahun anggaran 2027.

"Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan RKPD Tahun 2027 melalui Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2026, dengan tema peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah," jelas Jaya, Selasa, 17 November 2026.

Tema ini merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tema tersebut, pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 diarahkan pada empat prioritas utama.

Prioritas pertama yakni peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi, guna membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi barang dan jasa.

Lalu, optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, kawasan perekonomian, dan infrastruktur pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan), untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Peningkatan kualitas pendidikan menuju masyarakat yang unggul, melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik.

Prioritas ke empat yakni peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat, melalui pengembangan nilai tambah komoditas daerah, penguatan ekonomi produktif, dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

"Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah dapat menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," pinta Jaya.

Dirinya menegaskan, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2027 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari Pusat hingga level Daerah,

Sehingga perlu dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

(RISKA/y)