BORNEONEWS, Sampit - Total kekurangan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan yang menjadi mitra kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencapai Rp64.254.548.927 atau sekitar Rp64,25 miliar. Kebutuhan tambahan tersebut tersebar di sejumlah perangkat daerah dan 17 kecamatan.
"Komisi satu ini ada 27 SOPD termasuk ada 17 kecamatan," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi, Selasa, 17 November 2026.
Rincian kekurangan anggaran tersebut telah disampaikan dalam rapat kompilasi Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim. Dalam pembahasan itu, masing-masing mitra kerja Komisi I menyampaikan kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi.
Abadi menjelaskan, dari sejumlah OPD mitra kerja, Inspektorat masih kekurangan anggaran sebesar Rp1.166.266.416. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) membutuhkan tambahan Rp4.546.654.800, sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kekurangan Rp1.457.000.000.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak mencatat kekurangan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Adapun Sekretariat Daerah memiliki kekurangan sebesar Rp8.459.193.779 dan Sekretariat DPRD mencapai Rp11.734.336.000.
Kebutuhan tambahan juga tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.626.207.000. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kekurangan Rp1.500.000.000, sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membutuhkan tambahan Rp3.785.270.750.
Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp356.999.500.
Kebutuhan tambahan juga tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tercatat membutuhkan tambahan sekitar Rp3,8 miliar, Seranau Rp127 juta, Baamang Rp2,57 miliar, Mentaya Hilir Utara Rp709 juta, dan Mentaya Hilir Selatan Rp4,2 miliar.
Selanjutnya, Kecamatan Pulau Hanaut kekurangan sekitar Rp1,3 miliar, Teluk Sampit Rp1,4 miliar, Cempaga Hulu Rp1,85 miliar, Telawang Rp3,8 miliar, dan Kota Besi Rp1,2 miliar.
Kebutuhan tambahan di Kecamatan Cempaga mencapai Rp645 juta, Bukit Santuai Rp1,1 miliar, Antang Kalang Rp1,8 miliar, Mentaya Hulu Rp1,7 miliar, Tualan Hulu Rp981 juta, Telaga Antang Rp704 juta, serta Parenggean Rp851 juta.
"Jadi total kekurangan anggaran mitra Komisi I berjumlah Rp64.254.548.927. Itu laporan kira-kira," pungkas Abadi. (DEWI PATMALASARI/j)









