BORNEONEWS, Sampit - Rapat kompilasi Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sebesar Rp1,97 triliun.

Dalam rancangan tersebut, anggaran daerah diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp35 miliar.

"Kesimpulan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa kurang lebih Rp1,97 triliun ini APBD murni tahun 2027, lalu defisit kurang lebih Rp35 miliar," kata Ketua DPRD Kotim Rimbun, Senin, 16 November 2026.

Hhal tersebut disampaikan Rimbun setelah memimpin rapat kompilasi Banggar DPRD Kotim bersama TAPD. Hasil pembahasan itu selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada 20 November 2026.

Rimbun menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 telah disesuaikan dengan tahapan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Kesimpulan dari hasil kompilasi ini sudah menyesuaikan dengan tahapan-tahapan, yaitu yang saya sampaikan di forum rapat tadi adalah Permendagri pedoman pengelolaan keuangan APBD yang semua kita ikuti," ujarnya.

Ia menyebutkan, nilai anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelumnya sekitar Rp1,7 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian, nilainya meningkat sekitar Rp200 miliar hingga menjadi kurang lebih Rp1,97 triliun.

"Bahkan di dalam KUA-PPAS ini sudah kemarin Rp1,7 triliun naik kurang lebih 200 miliar sehingga menjadi 1,97 triliun," ucapnya.

Menurut Rimbun, penetapan besaran tersebut juga mempertimbangkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah final. Karena itu, hasil kompilasi dapat disimpulkan dan dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya melalui rapat paripurna pada 20 November mendatang.

Meski demikian, ia mengakui kebutuhan pembangunan di Kotim masih cukup besar jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan luas wilayah sekitar 16.075 kilometer persegi, kebutuhan program dan pembangunan daerah belum seluruhnya dapat terakomodasi.

"Kalau berbicara ideal, pasti kebutuhan kita di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang luasannya 16.075 km persegi masih belum (ideal). Tapi kita menyesuaikan program yang ada ini dengan kemampuan keuangan dan juga distribusi anggaran yang dari pemerintah pusat," katanya.

Rimbun mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD masih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, masih terdapat dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan pemerintah pusat di Kementerian Keuangan.

Ia menyebutkan, kekurangan pembayaran DBH tersebut menjadi salah satu hal yang terus diperjuangkan agar segera ditransfer ke daerah. Menurutnya, dana tersebut berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah dan dapat menjadi tambahan ruang fiskal untuk pengelolaan anggaran berikutnya.

"Jadi DBH kita masih banyak yang belum ditransfer ke daerah. Ini juga perjuangan kami di DPRD serta pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, ini berjuang bagaimana meminta itu bisa ditransfer ke kita, sehingga PAD kita naik, nanti SILPA bisa dikelola di APBD perubahan," bebernya.

Berdasarkan perkiraan yang disampaikan Rimbun, kekurangan pembayaran DBH dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih sekitar Rp200 miliar. Sementara itu, kekurangan dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.

Ia menjelaskan, DBH yang belum dibayarkan tersebut antara lain berkaitan dengan DBH sawit, pertambangan bijih besi, bauksit, dan batu bara. DPRD bersama pemerintah daerah juga meminta Kementerian Keuangan menjelaskan mekanisme penghitungan DBH yang menjadi dasar penyaluran kepada daerah.

"Kita menuntut kepada Kementerian Keuangan minta bagaimana teknis mereka menghitung di DBH itu. Ini yang masih dirahasiakan oleh Kementerian Keuangan," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)