BORNEONEWS, Sampit - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung rencana pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengembalian kepemilikan kebun plasma sawit kepada masyarakat lokal.

"Jadi saya melalui Fraksi PKB di DPRD Kotim, kebetulan kita ada lima anggota di fraksi, akan memfasilitasi dan wajib mendukung arahan serta gagasan dari Bapak Bupati Kotim untuk meloloskan dan menggodok Raperda tersebut untuk kepentingan masyarakat Kotawaringin Timur tentunya," kata Ketua DPC PKB Kotim Pipit Setyorini, Sabtu, 14 November 2026.

Pipit mengatakan, dukungan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Bupati Kotim Halikinnor agar seluruh partai politik di DPRD ikut mendorong terwujudnya regulasi yang berpihak kepada masyarakat, khususnya terkait kepemilikan plasma perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, gagasan pengembalian plasma kepada masyarakat lokal perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan regulasi yang melibatkan seluruh fraksi di DPRD Kotim.

Dia menjelaskan, pembahasan teknis nantinya akan melibatkan biro hukum bersama seluruh fraksi. Salah satu hal yang perlu dirumuskan adalah mekanisme pengalihan kepemilikan plasma yang saat ini berada di tangan masyarakat luar daerah.

Pipit menyebutkan, mekanisme tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan melalui pembelian kembali atau pemberian ganti rugi kepada pemegang hak plasma saat ini.

"Jadi tujuan Bupati itu sangat bagus menarik kembali plasma yang diberikan oleh kebun terhadap masyarakat tapi yang masyarakat itu tidak berada di Kotawaringin Timur. Jadi akan dikembalikan ke masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur apakah itu nanti teknisnya pembelian atau ganti rugi nanti kita menunggu perkembangan selanjutnya," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor mengungkapkan rencana penyusunan Raperda untuk mengatur pengembalian kepemilikan kebun plasma sawit kepada masyarakat lokal. Langkah itu dilakukan setelah dirinya menemukan adanya penerima hasil plasma yang berdomisili di luar Kotim.

Halikinnor mengaku telah meminta data untuk mengevaluasi surat keputusan calon petani dan calon lokasi (SK CPCL) kebun plasma. Dia menginginkan penerima manfaat dipastikan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address, dengan identitas kependudukan sebagai warga Kotim.

Dari penelusuran sementara, sejumlah penerima plasma justru berdomisili di Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta hingga Surabaya. Kondisi itu diduga terjadi karena sebagian warga lokal menjual hak kepemilikan plasma ketika hasil perkebunan sawit belum memberikan keuntungan besar.

Kini, nilai hasil plasma disebut telah meningkat. Halikinnor menyebut satu kartu plasma dapat menghasilkan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta setiap bulan.

Karena itu, pemerintah daerah ingin menyiapkan payung hukum untuk mengupayakan pengembalian kepemilikan plasma kepada warga Kotim, dengan tetap memperhatikan kompensasi bagi pihak yang saat ini memegang hak tersebut.

Halikinnor berharap Raperda tersebut dapat segera dibahas sehingga penerapannya bisa dimulai pada pertengahan atau paling lambat akhir 2027.

Dia juga meminta dukungan seluruh partai politik di DPRD Kotim agar rencana tersebut dapat direalisasikan demi memperluas manfaat ekonomi perkebunan sawit bagi masyarakat setempat. (DEWI PATMALASARI/y)