BORNEONEWS, Jakarta - Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan regulasi mengenai ekonomi digital.
"Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia," kata Edwin sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah di Jakarta pada Sabtu.
"Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut," ia menjelaskan.
Menurut dia, ekonomi digital Indonesia memiliki karakteristik pasar multipihak yang saling terhubung.
Dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia, perubahan kebijakan terhadap platform digital dapat berdampak pada konsumen, pedagang, pengemudi, sampai penyedia layanan logistik.
"Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya," kata Edwin.
"Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing," ia menambahkan.
Edwin mengemukakan bahwa perkembangan platform layanan transportasi dan pengiriman daring telah mengubah pola persaingan usaha.
Bisnis yang awalnya berkembang melalui ekonomi berbagi dan gig economy, model ekonomi dengan pekerjaan yang bersifat temporer dan fleksibel, kini semakin bergantung pada platform digital.
"Ini bukan lagi sekadar ekonomi gig yang menggunakan platform sebagai alat. Ekonomi ini telah berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform," kata Edwin.
"Permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar sebenarnya didasarkan pada insentif yang diberikan oleh platform-platform besar," katanya.
Dalam kondisi yang demikian, Edwin mengatakan, perubahan strategi bisnis platform juga dapat memengaruhi pembagian manfaat ekonomi di antara pelaku usaha.
Ketika perusahaan penyedia platform mulai mengejar keuntungan setelah bertahun-tahun mengandalkan pembiayaan investor, penyesuaian harga layanan, potongan terhadap pedagang, dan pengurangan insentif dapat menimbulkan tekanan bagi para mitra dan pelaku usaha lainnya.
"Mereka harus bersaing. Jika biaya transaksi tidak cukup kompetitif, masyarakat dapat beralih ke pilihan ekonomi lainnya," kata Edwin.
Edwin juga mengingatkan risiko integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi dalam platform digital.
"Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta," ia menjelaskan.
Pengaturan platform digital semestinya dapat memastikan konsumen memperoleh layanan kompetitif, pedagang memiliki kesempatan berkembang, dan pengemudi mitra mendapatkan ruang ekonomi yang adil.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan tiga prinsip dalam pengaturan ekonomi digital, yakni membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, serta menghadirkan kepastian bagi pelaku usaha.
Edwin juga menyampaikan bahwa intervensi pemerintah perlu diarahkan pada kondisi ketika mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Arah dari Menteri sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan," katanya
SUMBER: ANTARA
