BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah terus mengembangkan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Program yang diuji coba sejak awal 2026 ini mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan lebih cepat diterima masyarakat yang berhak.
Hingga Kamis, 5 November 2026, tercatat sebanyak 18.213.466 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital berdasarkan data Kementerian Sosial.
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membangun sistem pelayanan publik berbasis digital melalui pertukaran data antarlembaga. Dengan integrasi tersebut, masyarakat tidak lagi harus berulang kali menjalani proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu dan biaya.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Agustus 2026, menyampaikan bahwa digitalisasi bansos mampu mempercepat proses verifikasi penerima manfaat.
Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 75 hingga 200 hari kini dapat dilakukan dalam hitungan menit. Selain mempercepat pelayanan, sistem tersebut juga menekan biaya administrasi yang harus ditanggung masyarakat.
SPLP Jadi Penghubung Data
Di balik sistem tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memiliki peran penting dalam menghubungkan data berbagai kementerian dan lembaga melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi Yessi Arnaz Ferari menjelaskan, SPLP berfungsi sebagai infrastruktur utama pertukaran data agar sistem aplikasi masing-masing instansi dapat saling terhubung.
"Jadi ibaratnya ini adalah sebagai backbone pertukaran data untuk menghubungkan sistem aplikasi di masing-masing kementerian dan lembaga, data biar dialirkan dan biar seragam," kata Yessi dalam diskusi mengenai Perlinsos Digital.
Melalui sistem tersebut, kementerian dan lembaga dapat bertukar informasi secara otomatis tanpa harus menyerahkan kepemilikan data masing-masing.
Dalam uji coba yang telah dilakukan, integrasi Perlinsos Digital melibatkan Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Polri, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Data dari berbagai instansi tersebut kemudian dipadankan oleh Kementerian Sosial untuk memverifikasi kondisi calon penerima bantuan.
Sejumlah indikator yang diperiksa meliputi kepemilikan tempat tinggal, kendaraan, status pekerjaan, hingga konsumsi listrik rumah tangga.
Informasi tersebut digunakan untuk membantu pemerintah menilai kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran.
Kemkomdigi mencatat rata-rata pendaftaran Perlinsos Digital pada Oktober 2026 mencapai 382 ribu KK per hari.
Masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan maupun koreksi apabila informasi dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah memperbarui data berdasarkan kondisi terkini masyarakat.
Yessi mengatakan, SPLP ke depan diharapkan menjadi platform pertukaran data nasional untuk mengurangi fragmentasi informasi, menjaga standar keamanan, meningkatkan transparansi, serta mendorong efisiensi birokrasi.
Sistem Diuji hingga 600 Ribu KK per Hari
Selain integrasi data, kesiapan kapasitas sistem menjadi perhatian pemerintah. Kemkomdigi secara berkala melakukan pengujian untuk memastikan layanan tetap stabil ketika diakses masyarakat dalam jumlah besar.
Dalam pengujian pada akhir Oktober 2026, SPLP tercatat mampu melayani akses hingga 600 ribu KK dalam satu hari.
Pengujian dilakukan melalui metode stress test dan load test untuk mengukur kemampuan sistem menghadapi lonjakan pengguna.
Jika jumlah pendaftar melampaui kapasitas maksimal, sistem dirancang untuk mengatur antrean dan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat agar mencoba kembali beberapa saat kemudian.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan layanan, termasuk sistem mengalami down atau memunculkan kode kesalahan 404 dan 504.
Yessi menjelaskan, pengujian berkala juga diperlukan karena setiap kementerian dan lembaga memiliki karakteristik, tata kelola, serta kapasitas sistem yang berbeda.
"Saya sudah sampaikan bahwa karakteristik kementerian dan lembaga itu beda-beda. Tata kelola beda-beda, ketahanan sistemnya beda-beda, nah itu kan harus kita samain nih jangan sampai satu macet, satu tinggi, satu rendah, kan kita harus ngambil way out seperti apa nih," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada September 2026 menegaskan bahwa keandalan sistem menjadi prioritas dalam persiapan perluasan layanan Perlinsos Digital secara nasional.
Menurutnya, kesiapan kapasitas diperlukan karena layanan tersebut diperkirakan berpotensi diakses sekitar 50 juta masyarakat secara bersamaan.
"Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini," ujar Meutya.
Melalui integrasi data, pengujian kapasitas, serta mekanisme koreksi informasi, pemerintah berupaya memastikan digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi penerima bantuan.
Keberhasilan program ini diharapkan menjadi pijakan bagi pengembangan digitalisasi layanan pemerintahan pada sektor lainnya.
SUMBER: ANTARA
