BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah menargetkan penyelesaian tiga regulasi prioritas pada 2027 untuk mempercepat proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Tiga regulasi tersebut meliputi pengaturan penyuapan pejabat asing atau foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ketiga agenda tersebut telah dibahas pemerintah untuk menjadi prioritas penyelesaian tahun depan.
“Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Airlangga menjelaskan, pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses keanggotaan OECD. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik tersebut.
Pemerintah tengah menyiapkan ketentuan terkait foreign bribery, termasuk mempertimbangkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, revisi UU Persaingan Usaha diperlukan karena regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan aturan tersebut, yang pembahasannya juga masuk dalam inisiatif DPR melalui Komisi VI.
Di sisi lain, Airlangga memastikan proses aksesi Indonesia ke OECD masih berjalan sesuai target. Hingga saat ini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan pada 20 dari total 24 sektor atau sekitar 80 persen.
Meski demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan kesiapan sejumlah sektor, termasuk kesehatan. Proses aksesi kini telah memasuki tahap peninjauan teknis atau technical review.
Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh OECD pada 2028.
Untuk membahas perkembangan proses tersebut, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November 2026. Dalam kunjungan itu, Cormann juga direncanakan bertemu Presiden Prabowo Subianto.
SUMBER: ANTARA
