BORNEONEWS, Jakarta – Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman, menilai Indonesia perlu mengevaluasi kembali keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP), terutama jika arah dan relevansi forum tersebut berubah setelah dinamika politik di Israel dan Amerika Serikat.

Menurut Andrea, posisi Indonesia di BoP perlu dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan perkembangan politik dua negara yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan forum tersebut.

"Khusus perspektif bagi Indonesia, pertimbangan keanggotaan di BoP pasca dua pemilu ini harus realistis. Pertama, RI perlu menilai apakah BoP masih mampu menjaga kredibilitas di tengah ketidakpastian politik dua aktor utama," kata Andrea saat dihubungi di Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Ia menilai hasil pemilu Israel yang tidak menghasilkan satu blok dengan mayoritas mutlak menunjukkan konfigurasi politik yang terfragmentasi.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi membuat kebijakan luar negeri Israel lebih rapuh dan sangat bergantung pada kompromi politik dalam negeri.

"Situasi ini bisa memengaruhi dinamika BoP karena setiap keputusan Israel terkait operasi perdamaian atau keterlibatan militer akan lebih sulit diputuskan secara konsisten," ujarnya.

Andrea juga menyoroti pemilihan paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 November 2026.

Ia menilai hasil pemilu tersebut akan berpengaruh terhadap dukungan Kongres terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dalam BoP.

Jika kendali Kongres terbelah, Andrea menilai komitmen Washington terhadap forum tersebut berpotensi menjadi lebih fluktuatif, khususnya terkait dukungan anggaran maupun pengerahan kekuatan.

Atas kondisi tersebut, ia menyarankan pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap manfaat dan konsekuensi keanggotaan dalam BoP.

Indonesia, kata Andrea, perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan mendukung perdamaian tanpa terseret terlalu jauh dalam rivalitas politik domestik Israel maupun Amerika Serikat.

"BoP hanya relevan jika mampu menjaga konsistensi, sementara Indonesia harus memastikan keanggotaan tidak menggerus prinsip bebas aktif," tegasnya.

Sementara itu, Komite Pemilu Pusat Israel mengumumkan tidak ada blok yang berhasil menguasai mayoritas kursi parlemen.

Blok Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi, blok Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi, sementara partai-partai Arab menguasai 19 kursi.

Untuk dapat membentuk pemerintahan, dibutuhkan dukungan sedikitnya 61 kursi di parlemen Israel.

Di Amerika Serikat, pemilu paruh waktu akan menentukan komposisi kekuatan di Kongres dengan seluruh 435 kursi DPR dan sekitar sepertiga kursi Senat diperebutkan.

Saat ini, Partai Republik yang mengusung Donald Trump memegang mayoritas di kedua majelis tersebut.

Indonesia sendiri resmi bergabung dalam Board of Peace pada 22 Januari 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan di sela kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss.

Perkembangan politik di Israel dan Amerika Serikat dinilai akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas BoP ke depan dan posisi Indonesia di dalam forum tersebut.

Sumber: ANTARA