BORNEONEWS, Jakarta– Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah.

Lebih dari itu, program tersebut harus diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.

"Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik," kata Dedi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Dedi, berdasarkan data yang ada, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan telah mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari total alokasi sebesar 4,1 juta hektare.

Sementara itu, capaian program perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare dengan jangkauan sekitar 1,43 juta kepala keluarga.

Selain itu, tercatat sebanyak 35.977 desa memiliki wilayah administrasi yang beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan akan penataan administrasi, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan pemberdayaan masyarakat.

Dedi menegaskan, capaian dari sisi luas lahan harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.

"Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah saja," ujarnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). BRAN juga akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.

Integrasi data tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.

Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator, antara lain tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.

"Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan," kata Dedi.

SUMBER: ANTARA