Tag
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur lintas sektor, mulai dari Asisten I Setda, kepala organisasi perangkat daerah, Kantor ATR BPN Barito Timur, para camat, hingga perwakilan pemerintah desa. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan reforma agraria di daerah.
Tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi wilayah Kalimantan Tengah yang didominasi oleh kawasan hutan, yaitu kurang lebih 77 persen dari total luas wilayah, dengan sekitar 308 desa berada di dalam kawasan hutan.
Salah satu langkah utama yang didorong adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan lembaga penyelesaian sengketa daerah. Lembaga ini diharapkan menjadi wadah resmi dalam menyelesaikan konflik agraria secara cepat, transparan, dan berpihak pada keadilan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, bupati, walikota, serta unsur ferkompinda.
Redistribusi tanah merupakan kegiatan pemberian hak atas tanah negara kepada masyarakat yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, atau tanah TORA.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Septedy, yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kapuas, membuka dan memimpin secara langsung Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kapuas tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Bupati.
Pj Bupati Barito Utara Muhlis melalui Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Barito Utara?Eveready Noor menyebutkan, berdasarkan pada Perpres Nomor 62 tahun 2023, implementasi program reforma agraria di tingkat daerah sangatah penting.?
Pemerintah Barito Utara menggelar kegiatan rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan reforma agraria tahun 2024 di aula Setda Lantai I, Senin, 15 Juli 2024.
Pemkab Sukamara Laksanakan rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibuka oleh Penjabat Bupati Sukamara, Kaspinor di aula Bappeda setempat.
Pj Wali Kota Palangka Raya?Hera Nugrahayu?menegaskan, untuk mewujudkan reforma agraria di daerah, diperlukan sinergi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga level birokrasi terbawah.
Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, mendeklarasikan kesiapan Pemko dalam Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin mengingatkan reforma agraria sebagai upaya penataan aset tanah.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Nuryakin mengingatkan Reforma Agraria merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Erlin Hardi menyampaikan rakor penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah reforma agraria dilaksanakan untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam program reforma agraria.
Asisten Bidang Administrasi Umum (Adum) Setda Kalteng, Sri Suwanto menyampaikan reforma agraria salah satu program pengentasan kemiskinan prioritas diera kepemimpinan presiden Joko Widodo.
Asisten Bidang Administrasi Umum (Adum) Setda Kalteng?Sri Suwanto Reforma Agraria menjadi solusi atas ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan?Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng Erlin Hardi berharap Rakor Reforma Agraria dapat menjadi ajang inventarisasi masalah pertanahan.
Pj Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana menyebutkan, reforma agraria salah satu upaya mengatasi permasalahan pertanahan.
Dia berharap, melalui rapat koordinasi ini dapat memberikan kontribusi dalam merencanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan penataan akses reforma agraria
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini sedang komitmen menjalankan reforma agraria atau upaya pemerataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah.
