Tag
Menurut Jati, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan melalui kajian ilmiah agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Yudhi Karlianto Manan menegaskan pentingnya prinsip "Empat Tepat" dalam pengelolaan anggaran penanganan karhutla, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Anggaran, dan Tepat Manfaat.
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua lembaga legislatif untuk menjalin komunikasi dan bertukar informasi terkait pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah.
Menurut Hatir, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak, bukan saling menyalahkan di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan. Upaya bersama diperlukan agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampak kabut asap terhadap masyarakat bisa diminimalkan.
Arif mempertanyakan kepastian waktu pelantikan para Plt kepala sekolah tersebut. Menurutnya, pemerintah kota perlu memberikan kejelasan agar jabatan kepala sekolah tidak terus berada dalam status pelaksana tugas tanpa kepastian.
Desakan ini menyusul kebakaran yang semakin meluas di Kota Palangka Raya dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah maupun Sumatra.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Erlan Audri, meminta perlindungan bagi pekerja lapangan, khususnya pengemudi ojol, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.?
"Pemerintah kota perlu memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka,"
Distribusi bantuan air bersih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau.
Menurut Mukarramah, penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah.
Kabut asap berpotensi mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kunjungan pelanggan dan omzet pelaku UMKM, terutama usaha yang mengandalkan penjualan langsung di pasar maupun tempat usaha.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Ir. Soekarno, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya, dipimpin Ketua DPRD Palangka Raya Subandi.
Arif mengusulkan agar Raja Juli menghabiskan waktu selama 10 hari di sejumlah wilayah terdampak karhutla, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Barito Selatan (Barsel), Gunung Mas (Gumas), serta daerah lain yang mengalami dampak kebakaran dan kabut asap.
"Penetapan Propemperda menjadi tahapan penting dalam menentukan prioritas pembentukan regulasi daerah pada tahun mendatang. Melalui program tersebut, DPRD bersama pemerintah kota diharapkan dapat menyusun agenda legislasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan,"
Anggota DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu, meminta Pemda memperhatikan kebutuhan BBM relawan Satgas Karhutla agar mobilisasi personel dan operasional pemadaman tidak terkendala.
Rana menilai keluhan tersebut perlu menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya. Pelayanan kesehatan dasar, menurutnya, harus mengutamakan kebutuhan masyarakat, terlebih bagi bayi yang masih berusia sangat dini dan memerlukan perhatian khusus.
Juru Bicara Fraksi PKB, Yudhi Karlianto Manan, menyampaikan realisasi pendapatan daerah hingga 31 Agustus 2026 baru sekitar Rp672,7 miliar atau 56,19 persen dari target lebih dari Rp1,19 triliun.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Hatir Sata Tarigan, mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 kepada DPRD sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kapasitasnya sebagai juru bicara DPRD, Khemal menyampaikan sejumlah agenda yang akan menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD sepanjang 2027.
Menurut Hatir, persoalan batas lahan kerap menjadi salah satu pemicu perselisihan antar pemilik tanah. Karena itu, masyarakat yang memiliki bidang tanah perlu memastikan batas lahannya jelas dan ditandai dengan patok yang sesuai ketentuan ATR/BPN.
