Jangan Biarkan Perubahan Regulasi Pendidikan Melemahkan Perlindungan Siswa
Jangan Biarkan Perubahan Regulasi Pendidikan Melemahkan Perlindungan Siswa
Tag
#Dprd Palangka Raya
Anggota DPRD Minta Pemerataan Penerangan Jalan di Palangka Raya
Menurut Erlan, PJU merupakan fasilitas penting yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas maupun berkendara pada malam hari.
Rana Ingatkan RP3KP Palangka Raya Jangan Berhenti Jadi Dokumen 20 Tahunan
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) agar Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)…
DPRD Palangka Raya Minta Pelayanan BPJS Kesehatan Dibenahi, Jangan Ada Diskriminasi Pasien
Ia menegaskan, rumah sakit harus memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antara pasien peserta BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS. Seluruh pasien berhak memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku.
Mukarramah Dorong Pemko Gencarkan Vaksinasi Gratis untuk Cegah Rabies
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Mukarramah, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian rabies dengan menggencarkan pelayanan…
Dewan Dorong Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Palangka Raya
Menurutnya, penguatan rantai pasok diperlukan agar sektor perikanan budidaya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal bagi pembudidaya.
Sudarto: Mitigasi Bencana Harus Perkuat Fungsi Ekosistem Palangka Raya
Menurutnya, langkah tersebut penting karena karakteristik wilayah Kota Palangka Raya memiliki sejumlah tantangan lingkungan, termasuk kawasan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengawasan Izin Minol di Palangka Raya Diperketat
Pengawasan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap pelaku usaha yang menjual minol telah memiliki izin sesuai ketentuan. Pengawasan juga penting untuk mencegah peredaran minol tanpa izin yang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
DPRD Palangka Raya Desak SOPD Perketat Pengawasan, Pungli dalam Pelayanan Publik Harus Diberantas
Khemal mengatakan pelayanan publik harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh membebani masyarakat dengan pungutan di luar aturan. Karena itu, pengawasan internal di masing-masing SOPD perlu dilakukan secara rutin.
DPRD Palangka Raya Minta Persoalan Internal Pemko Segera Diselesaikan
Arif mengatakan DPRD tidak ingin persoalan internal pemerintahan baru ditindaklanjuti setelah menjadi perhatian lembaga eksternal seperti KPK, BPK, Inspektorat maupun aparat penegak hukum.
Subandi Ingatkan Karhutla Tanggung Jawab Bersama
Pemerintah bersama aparat dan tim penanganan karhutla terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran. Namun, langkah pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari lingkungan masing-masing.
DPRD Palangka Raya Dorong Penjaringan Relawan Muda untuk Penanganan Karhutla
Keterlibatan masyarakat dalam pemadaman titik api perlu disiapkan secara matang, terutama dari sisi kondisi fisik dan kemampuan dasar penanganan kebakaran.
Sekretariat DPRD Palangka Raya Siapkan Tandon 10 Ribu Liter untuk Dukung Pemadaman Karhutla
Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Yustinus Gunihardi, mengatakan tandon air tersebut dapat digunakan oleh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla di lapangan.
Mukarramah: Karhutla Bukan Lagi Sekadar Persoalan Lingkungan
Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, menyampaikan perhatian serius terhadap kondisi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan (karhutla) yang masih mengkhawatirkan di Kota Palangka Raya.
Jati Asmoro Dukung PTM, Namun Sekolah Harus Siap Kembali ke PJJ Jika ISPU Memburuk
Ia menilai PTM juga penting untuk mengurangi risiko learning loss akibat pembelajaran daring. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.
Kabut Asap Menebal, DPRD Palangka Raya Ingatkan Sekolah Bisa Hentikan PTM
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan PTM terbatas bagi jenjang PAUD, SD dan SMP mulai 10 September 2026. Namun, dalam surat edaran tersebut, sekolah diberikan kewenangan mengambil langkah pengamanan apabila kondisi kualitas udara memburuk.
Kejelasan TKD Diilai Penting agar Pembangunan dan Pelayanan Publik Tak Terganggu
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, menegaskan pentingnya kepastian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kota Palangka Raya mendukung…
Mukarramah Minta Pusat Segera Beri Kepastian TKD 2027 dan Skema Gaji PPPK
Ia meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai TKD 2027 sekaligus skema pembiayaan gaji PPPK. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus dilakukan sebelum APBD ditetapkan, bukan setelah anggaran disahkan.
Perubahan APBD Harus Punya Alasan dan Target yang Terukur
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I sekaligus Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan setiap perubahan program dan kegiatan dalam rancangan Perubahan…
Mukarramah Dorong Pengawasan Tata Ruang Palangka Raya Berbasis Teknologi Geospasial
?Z,??q???l?%??! ?A< AF???td??:?^,3?>l7?!?? ]??????;l?#??????`@??m4cL???-@?`DF??m?P?8?I?1o?c??yP?;??kE?52???JL??@???y