Tag
Menurut Arif, keselamatan dan kesehatan tenaga pendidik serta anak didik harus menjadi prioritas pemerintah di tengah kualitas udara yang belum membaik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengatakan RP3KP memiliki peran penting sebagai arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang.
Subandi mengatakan penguatan BTT perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini mengingat karhutla masih terjadi dan kabut asap kembali menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan Kalampangan merupakan salah satu kawasan yang menjadi lumbung pangan bagi Kota Palangka Raya. Karena itu, kondisi petani di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Khemal, petani tidak seharusnya dibiarkan bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan yang dapat mengancam produktivitas pertanian. Pendampingan pemerintah diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, dan dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, bersama jajaran DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni tahun anggaran 2026 sebesar Rp5.367.135.927 atau sekitar Rp5,36 miliar. Kepala…
Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki basis data yang akurat mengenai kebutuhan rumah, kondisi kawasan permukiman, ketersediaan lahan, kebutuhan MBR, hingga perkembangan kawasan permukiman.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya. Ia mengatakan fraksinya telah mencermati penyampaian Wali Kota Palangka Raya terkait sejumlah agenda strategis daerah.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Rana Muthia Oktari, mengatakan pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian fraksi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan personel, sarana prasarana, sumber air serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
Khemal mengatakan, pedoman penyusunan RP3KP daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, penyusunan RP3KP daerah kabupaten/kota dilakukan melalui tiga tahapan utama.
Khemal mengatakan, pengesahan KUA-PPAS merupakan tahapan awal sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan bersama tim pemerintah daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Salundik menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kekayaan Intelektual penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan…
Sumadi mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap sektor dan kelompok masyarakat yang paling terdampak sehingga kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin…
Ia meminta sarana dan prasarana medis dipersiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Menurut Khemal, kondisi kabut asap yang semakin pekat tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan.
Menurutnya, kondisi sejumlah ruas jalan masih menjadi perhatian warga karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
