BORNEONEWS, Sampit - Pembangunan gedung pertemuan terpadu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dianggarkan sebesar Rp149 miliar melalui APBD 2027.

Ketua DPRD Kotim Rimbun menyebut proyek tersebut menggunakan anggaran reguler sehingga ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran, bukan melalui skema tahun jamak atau multiyears.

"Anggaran itu langsung selesai, karena kita itu adalah program reguler, tidak tahun jamak atau tidak multiyears. Jadi tahun 2027 ini langsung kegiatan selesai Rp149 miliar," kata Rimbun, Selasa, 17 November 2026.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung pertemuan terpadu tersebut sejak awal telah masuk dalam visi dan misi kepala daerah. Program itu juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD, termasuk dalam 14 program Bupati Kotim yang memuat penyediaan sarana dan prasarana.

Ia menjelaskan, rencana pembangunan tersebut merupakan hasil analisis Bupati dan Wakil Bupati Kotim sekaligus respons terhadap aspirasi masyarakat. Selama ini, kegiatan masyarakat maupun pemerintahan kerap memanfaatkan fasilitas di kawasan Taman Kota Sampit.

Namun, lokasi tersebut terdapat fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat. Pelaksanaan kegiatan di kawasan itu menimbulkan dilema karena berpotensi mengganggu warga yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit terapung.

"Di situ ada fasilitas kesehatan, pelayanan masyarakat dan juga beberapa kali surat masuk kita tanggapi. Itu juga dilema dan problem bagi kita di sisi kita melaksanakan kegiatan yang mulia tapi mengganggu kesehatan bagi warga kita yang dirawat di rumah sakit terapung," ujarnya.

Alasan lainnya adalah untuk mendukung perluasan kawasan perkotaan. Dengan pembangunan fasilitas baru, lahan yang masih kosong dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Rimbun menyebut gedung pertemuan terpadu tersebut dirancang memiliki fasilitas lengkap. Kompleks itu diperkirakan mampu menampung sekitar 3.000 hingga 5.000 orang, dilengkapi gedung serbaguna dan fasilitas pendukung lainnya.

Adapun lahan yang disiapkan untuk pembangunan tersebut memiliki luas sekitar 4,5 hektare. Sebelumnya, lahan itu diperuntukkan bagi pembangunan rumah dinas lembaga DPRD atau anggota DPRD. Namun, pada 2025 lahan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan gedung pertemuan terpadu.

Rimbun menegaskan, rencana pembangunan gedung pertemuan terpadu bukan program baru yang tiba-tiba muncul.

Pembahasannya telah dilakukan dan disepakati sejak 2025. Pada 2026, pembangunan fasilitas utama tertunda karena masih ada administrasi yang perlu disempurnakan. Sementara itu, pengurukan lahan telah masuk dalam anggaran APBD 2026 dan pembangunan fasilitas lainnya direncanakan pada 2027.

Ia menambahkan, program tersebut telah dibahas melalui sejumlah tahapan, mulai dari KUA-PPAS 2025, KUA-PPAS 2026, hingga KUA-PPAS 2027. Pembahasan berlanjut dalam pra-APBD, rapat komisi bersama mitra kerja, hingga penyampaian pemandangan umum fraksi.

"Ini juga mengakomodir apa yang diprogram Pak Bupati dengan tahapan-tahapan analisis yang memang betul-betul ini untuk masyarakat juga," katanya.

Rimbun mengakui keterbatasan kemampuan anggaran daerah menyebabkan sejumlah kegiatan pembangunan harus ditunda. Meski demikian, DPRD juga mempertimbangkan agar program dalam visi dan misi Bupati Kotim periode kedua atau Harati Jilid 2 tetap dapat diakomodasi.

Sebelumnya, terdapat dua program pembangunan yang direncanakan, yakni gedung serbaguna dan gedung DPRD. Untuk pembangunan gedung DPRD, lahan telah disiapkan di kawasan Lingkar Utara Sampit. Namun, karena kemampuan keuangan daerah masih terbatas, pembangunan gedung DPRD ditunda meskipun lahannya sudah tersedia. (DEWI PATMALASARI/R)