BORNEONEWS, Palangka Raya – Kota Palangka Raya akan menjalani penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Tim Penilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, besok Rabu, 18 November 2026.

Kegiatan penilaian tersebut dijadwalkan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Penilaian ini menjadi tahapan penting dalam proses penetapan daerah yang dinilai memenuhi indikator sebagai kabupaten/kota percontohan antikorupsi.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan proses penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan Tim KPK. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan, baik melalui pemeriksaan teknis maupun peninjauan langsung di lapangan.

“Untuk penilaian ini, KPK yang akan menilai sendiri. Ada indikator-indikator yang menjadi penilaian mereka, baik secara teknis maupun langsung di lapangan,” kata Fairid, Selasa, 17 November 2026.

Menurut Fairid, Pemko Palangka Raya telah mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi bagian dari penilaian tersebut. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada evaluasi dan penilaian objektif dari tim KPK.

Ia menegaskan, predikat kota percontohan antikorupsi bukan sekadar mengejar penghargaan, tetapi juga berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Penilaian tersebut juga menjadi kesempatan bagi Pemko Palangka Raya untuk menunjukkan pelaksanaan berbagai upaya pencegahan korupsi, termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fairid berharap seluruh tahapan penilaian dapat berjalan lancar. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk mendukung proses evaluasi dengan memberikan data dan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

"Penilaian KPK sendiri dan kita masuk di tiga besar pun, untuk hasilnya mereka ya," pungkasnya. (MARINI/R)