BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terhitung sejak 14 November 2026.
Status tanggap darurat tersebut sebelumnya diberlakukan sejak 7 Agustus 2026. Meski status tanggap darurat telah berakhir, upaya penanganan dan pemantauan di sejumlah lokasi bekas kebakaran masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar, Samuel, dalam rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan Karhutla di Aula Sangga Buana, Selasa, 17 November 2026.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Kobar Suyanto, Sekretaris Daerah Rody Iskandar, Wakil Ketua II DPRD Kobar Sri Lestari, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh unsur Satgas Karhutla Kobar.
Samuel mengungkapkan, berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kobar, selama periode 1 Januari hingga 16 November 2026 tercatat sebanyak 36.261 titik hotspot dengan total luas lahan terbakar mencapai 3.048,48 hektare.
Sementara itu, kegiatan penanganan yang telah dilaksanakan tercatat sebanyak 854 kegiatan dengan luas lahan yang berhasil ditangani mencapai 1.517,82 hektare.
"Terhitung sejak 14 November 2026, status tanggap darurat bencana Karhutla telah berakhir. Namun demikian, bukan berarti penanganan dihentikan. Saat ini tim Satgas masih bekerja melakukan pendinginan dan pemantauan di lokasi lahan yang terbakar," ujar Samuel.
Ia menjelaskan, tim gabungan terus berupaya mencegah munculnya kembali titik api agar kebakaran tidak meluas, terutama hingga memasuki kawasan permukiman penduduk.
Menurutnya, salah satu kendala terberat dalam penanganan Karhutla tahun ini adalah keterbatasan sumber air serta lokasi kebakaran yang sulit dijangkau.
Sejumlah titik api berada jauh dari jalan poros, sehingga petugas harus berjalan kaki hingga beberapa kilometer sambil membawa peralatan pemadaman secara manual.
"Berdasarkan evaluasi kejadian Karhutla, minimnya sumber air dan lokasi yang sulit dijangkau menjadi kendala utama. Karena itu, kami akan membangun sumur bor di lokasi-lokasi yang masuk kategori rawan Karhutla. Selain itu, kami juga telah menyediakan mesin pemadam yang mudah dibawa atau dijinjing," jelasnya.
Lebih lanjut, Samuel menyebutkan, penanganan Karhutla di Kobar melibatkan sebanyak 531 personel dari berbagai unsur. Di antaranya TNI/Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), perangkat daerah, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni, Basarnas, tenaga kesehatan, serta relawan lainnya.
Untuk mendukung operasional di lapangan, tersedia 75 unit sarana mobilisasi dan 129 unit peralatan portabel yang digunakan dalam kegiatan pemadaman maupun penanganan kebakaran.
Samuel menegaskan, berakhirnya status tanggap darurat tidak menghilangkan kewaspadaan seluruh unsur terkait. Pemantauan dan langkah pencegahan tetap menjadi perhatian untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kotawaringin Barat. (DANANG/R)









