BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif DPRD yang mengusulkan Raperda Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Kayu.
Bupati Gunung Mas Jaya S Monong melalui teks tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Richard mengatakan, Raperda tersebut memiliki nilai strategis dalam mendorong pemanfaatan potensi sumber daya kehutanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, limbah kayu yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal memiliki peluang untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai jual, seperti kerajinan, furnitur, bahan bangunan, dan produk kreatif lainnya.
"Melalui pengolahan yang tepat, limbah kayu dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat," ujar Richard, Selasa, 17 November 2026.
Dia menilai, pemanfaatan limbah kayu tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta mengurangi sisa material yang dapat menjadi beban lingkungan.
Meski demikian, Richard menyampaikan sejumlah catatan agar substansi Raperda disusun secara jelas dan dapat diterapkan. Salah satunya mengenai batasan limbah kayu, mulai dari pengertian, sumber perolehan, jenis material yang bisa dimanfaatkan, hingga pihak yang berwenang melakukan pengolahan.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi perlu melibatkan kelompok masyarakat, koperasi, UMKM, pengrajin, kelompok usaha produktif, hingga masyarakat desa.
Upaya tersebut dapat didukung melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas produksi, pendampingan usaha, fasilitasi permodalan, serta pengembangan pemasaran produk.
Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan teknologi dan inovasi dalam pengolahan limbah kayu. Hal ini mencakup penyediaan teknologi tepat guna, peralatan produksi, pengembangan desain, standardisasi kualitas, serta inovasi produk agar mampu bersaing di pasaran.
Aspek pemasaran juga perlu mendapat perhatian agar produk olahan limbah kayu memiliki akses pasar yang lebih luas dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, aspek lingkungan dan legalitas bahan baku harus menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut. Raperda diharapkan tidak membuka peluang penggunaan kayu dari aktivitas ilegal dengan dalih pemanfaatan limbah kayu.
"Pengaturan dalam Raperda ini harus memastikan bahwa bahan baku yang dimanfaatkan benar-benar berasal dari sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian salah satu penekanan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, pembagian tugas dan tanggung jawab antarperangkat daerah juga perlu diatur secara jelas agar pelaksanaan program pemberdayaan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tidak tumpang tindih.
Pemkab Gumas berharap Raperda tersebut nantinya dapat menjadi landasan dalam mengembangkan usaha produktif berbasis pemanfaatan limbah kayu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (RISKA/R)









