BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hingga Selasa (17/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu pun nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kesepakatan untuk mengundurkan jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril kepada wartawan seusai menghadiri kegiatan penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa.

Menurut Yusril, belum diserahkannya nama kandidat berkaitan dengan prosedur formal pencalonan serta padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Apabila pemilihan tetap dilaksanakan sesuai jadwal awal, yakni 2 Desember 2026, batas akhir penyerahan nama calon seharusnya jatuh pada 18 November 2026.

Sementara itu, Presiden Prabowo saat ini tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, yang kemudian dilanjutkan dengan KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat (19/11).

"Jadi, memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.

Yusril menambahkan, meskipun sebelumnya telah digelar pertemuan dengan sejumlah partai politik di Istana Bogor, pertemuan resmi dengan partai-partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 belum dilaksanakan.

"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," katanya.

Ia menegaskan, sesuai amanat UU MD3, calon Wakil Presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan dari tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024.

Menurutnya, seluruh tahapan dan prosedur formal tersebut harus dijalankan secara cermat guna menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur di kemudian hari.

Terkait sejumlah nama yang mulai bermunculan di tengah masyarakat sebagai calon pengganti Wakil Presiden, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang berkembang secara informal.

Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegasnya.

Yusril menjelaskan, setelah dua nama calon resmi diserahkan paling lambat 25 November 2026, tim verifikasi MPR akan bekerja selama dua minggu untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi.

Setelah proses verifikasi selesai, MPR akan menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden melalui mekanisme pemungutan suara secara tertutup pada 9 Desember 2026.

SUMBER: ANTARA