BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyambut baik dengan diusulkannya rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dewan yakni tentang Pendirian, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.

"Pemerintah Daerah memandang bahwa keberadaan pasar rakyat dan toko swalayan merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Bupati Gunung Mas Jaya S Monong melalui teks yang dibacakan oleh Sekda Richard, Selasa, 17 November 2026.

Di sisi lain, kata Richard perkembangan toko swalayan perlu diatur secara proporsional agar tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang dan mengancam keberlangsungan pedagang kecil, pelaku UMKM, serta pasar rakyat yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Namun, Richard memberikan sejumlah catatan, yakni pengaturan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pendirian dan penataan pasar, namun juga pada peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat, kebersihan, sanitasi, keamanan, fasilitas pedagang serta kepastian tempat usaha bagi pedagang.

Adanya pengaturan lokasi, jarak dan pendirian toko swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kepadatan penduduk, daya dukung wilayah, keberadaan pasar rakyat dan tata ruang.

"Hal ini penting agar perkembangan toko swalayan tidak terkonsentrasi hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga memperhatikan pemerataan pelayanan perdagangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan ekonomi dan kondisi wilayah," jelas Richard.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu mendorong agar toko swalayan memberikan kesempatan kepada produk UMKM Kabupaten Gunung Mas untuk dipasarkan melalui jaringan perdagangan modern.

Dengan demikian, keberadaan toko swalayan tidak hanya menjadi tempat pemasaran produk dan luar daerah, namun menjadi sarana peningkatan akses pasar bagi produk masyarakat lokal.

Pada raperda tersebut juga perlu mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan kebijakan pelaku usaha serta sanksi administratif.

"Pengaturan pasar rakyat dan toko swalayan hendaknya tidak menggunakan pendekatan yang seragam karena Kabupaten Gunung Mas memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda," ucap Richard.

Selain catatan tersebut, dirinya memberikan penekanan agar raperda yang akan mengatur tentang pasar rakyat dan toko swalayan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai regulasi yang dibentuk justru mempersulit pelaku usaha kecil, tetapi saat yang sama juga jangan sampai menghambat investasi yang dapat memberikan manfaat untuk daerah," tukasnya. (Riska/H)