BORNEONEWS, Palangka Raya – Penelantaran anak dapat berujung pada sanksi hukum. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Layak Anak di Kota Palangka Raya.
Anggota DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama orang tua, keluarga, pemerintah, dan masyarakat.
Menurutnya, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun penelantaran.
Tindakan menelantarkan anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, dampaknya dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, pendidikan, hingga masa depan anak.
“Penelantaran anak harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai anak-anak kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak,” kata Syaufwan, Selasa, 17 November 2026.
Ia berharap melalui Raperda Kota Layak Anak, nantinya terdapat aturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab orang tua, kewajiban pemerintah dalam perlindungan anak, serta mekanisme penanganan terhadap kasus pelanggaran hak anak.
Selain itu, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan konsekuensi hukum bagi pihak yang terbukti melakukan penelantaran anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kota Palangka Raya yang ramah anak," ajaknya.
Menurutnya, perlindungan anak tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. (MARINI)









