BORNEONEWS, Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong industri perbankan mengambil peran lebih aktif dalam mempercepat transformasi Bangunan Gedung Hijau atau BGH melalui pembiayaan berbasis keberlanjutan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat investasi produktif sekaligus mendorong pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Dorongan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL) yang diluncurkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pada Senin, 16 November 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan keuangan berkelanjutan untuk mendorong investasi produktif di sektor riil menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil," kata Dian.

Menurutnya, percepatan investasi rendah karbon membutuhkan kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan, penerapan Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas. Konsep tersebut menitikberatkan pada efisiensi penggunaan energi dan air serta keberlanjutan lingkungan.

"Kami berharap Practical Guidance SLL ini dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia," ujarnya.

Diana menyebutkan, Kementerian PU juga terus mendorong penguatan regulasi, standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan untuk memperluas implementasi BGH di Indonesia.

Penerbitan panduan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Melalui panduan tersebut, OJK berharap industri perbankan semakin berperan sebagai mitra strategis sektor riil dalam membiayai investasi produktif, rendah karbon, dan berkelanjutan. (TESTI PRISCILLA/y)