BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atau Kobar mendorong penguatan kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha untuk memastikan Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2026 memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat perdesaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar, yang mewakili Bupati Kobar, menegaskan pemerataan akses keuangan harus dibarengi peningkatan literasi agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha dalam meningkatkan literasi serta memperluas akses keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat perdesaan. Dengan akses keuangan yang semakin merata, perekonomian daerah diharapkan dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” terang Rody dalam rilis OJK Kalteng pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Menurut Rody, penyelenggaraan Puncak BIK 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan formal.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan usaha, memperkuat kemandirian finansial, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat.
Bagi pelaku UMKM, akses terhadap layanan keuangan dapat mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usaha. Sementara bagi generasi muda, literasi keuangan menjadi bekal untuk membangun kebiasaan menabung, memahami investasi, dan merencanakan masa depan secara bijak.
Rody juga menekankan pentingnya memastikan penyandang disabilitas dan masyarakat perdesaan memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan keuangan.
"Karena itu, sinergi lintas sektor diperlukan agar program inklusi keuangan tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan, tetapi juga kelompok yang menghadapi keterbatasan akses," katanya.
Puncak BIK 2026 mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap peningkatan akses keuangan berjalan seiring dengan penguatan literasi dan pelindungan konsumen.
Pemkab Kobar mendorong agar kolaborasi yang terbangun melalui BIK berlanjut dalam program nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, akses keuangan tidak sekadar menjadi sarana transaksi, tetapi juga dapat mendukung produktivitas masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. (TESTI PRISCILLA)
