BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) untuk pengelolaan dan peningkatan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah wilayah.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk kreativitas pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Fairid, selama ini kebutuhan pengelolaan PJU menyerap anggaran cukup besar. Biaya yang menjadi beban pemerintah daerah diperkirakan mencapai Rp35 miliar hingga Rp40 miliar.

“Ini salah satu kreativitas finansial yang dilakukan Pemko Palangka Raya. Karena kebutuhan pengelolaan PJU ini cukup besar dan membutuhkan anggaran sekitar Rp35 miliar sampai Rp40 miliar,” ungkap Fairid, Selasa, 17 November 2026.

Melalui skema KPDBU, kebutuhan pemasangan, perawatan hingga pemeliharaan PJU nantinya akan dikerjasamakan dengan badan usaha. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pembiayaan melalui keterlibatan pihak swasta.

“Jadi nanti pemasangan, perawatan, dan hal lain terkait PJU itu bukan lagi menjadi beban dari APBD,” jelasnya.

Fairid berharap skema kerja sama tersebut dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas penerangan jalan di Kota Palangka Raya. Sebab, keberadaan PJU sangat penting untuk mendukung keselamatan, keamanan, serta kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Selain itu, pengelolaan melalui kerja sama dengan badan usaha diharapkan membuat pemeliharaan fasilitas penerangan lebih terencana dan berkelanjutan sehingga kerusakan maupun gangguan PJU dapat ditangani dengan lebih baik.

Pemko Palangka Raya berharap penerapan skema KPDBU dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga ruang fiskal daerah agar APBD dapat dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan publik dan program pembangunan lainnya. (MARINI/H)