BORNEONEWS, Palangka Raya – Komitmen terhadap transparansi pengelolaan anggaran menjadi salah satu hal yang ditekankan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui masyarakat. Keterbukaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada lembaga pengawasan, tetapi juga media massa, mahasiswa hingga seluruh lapisan masyarakat.
Fairid menyebut, komitmen transparansi menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang rakyat.
“Mustahil kami dijadikan salah satu dari tiga besar kota percontohan antikorupsi apabila tidak ada komitmen terhadap keterbukaan. Selama kepemimpinan saya, semua anggaran terbuka kepada publik, media, bahkan lapisan masyarakat dan mahasiswa,” kata Fairid, Selasa, 17 November 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tanggapan Fairid terhadap polemik alokasi anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan gudang dan mes pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya yang belakangan menjadi perhatian publik di media sosial.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut merupakan anggaran tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum dirinya dilantik untuk periode kedua. Sementara aturan mengenai hibah kepada instansi vertikal baru muncul kemudian, yakni pada Oktober 2026.
Fairid menilai, setiap persoalan anggaran perlu dilihat berdasarkan kronologi, mekanisme perencanaan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap penggunaan APBD memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, publik memiliki ruang untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Pemko Palangka Raya, lanjutnya, berkomitmen terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.
"Ya, tentu kami selalu terbuka kan terhadap anggaran. Sebagai contoh beberapa waktu lalu terkait pengunaan dana Banpres," pungkasnya. (MARINI/H)









