BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menanggapi polemik alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan gudang dan mes pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya yang menjadi sorotan publik di media sosial.
Fairid menjelaskan, anggaran tersebut merupakan alokasi tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebelum dirinya dilantik kembali sebagai Wali Kota Palangka Raya untuk periode kedua bersama Wakil Wali Kota Achmad Zaini.
Menurutnya, proses penganggaran tersebut telah berjalan melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan anggaran pada periode sebelumnya. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami kronologi penetapan anggaran tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai hibah kepada instansi vertikal baru muncul kemudian, yakni pada Oktober 2026. Dengan demikian, terdapat perbedaan waktu antara penetapan alokasi anggaran dan munculnya ketentuan yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut.
“Anggaran itu merupakan alokasi tahun 2025, sebelum saya dilantik untuk periode kedua. Jadi, perlu dilihat kronologi dan aturan yang berlaku saat proses penganggaran dilakukan,” ujar Fairid, Selasa, 17 November 2026.
Fairid menegaskan, pemerintah daerah dalam menjalankan penganggaran harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap alokasi belanja daerah, termasuk yang berkaitan dengan dukungan kepada instansi vertikal, harus memiliki dasar hukum dan melalui mekanisme yang berlaku.
Polemik tersebut menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penggunaan anggaran daerah dalam jumlah cukup besar. Menurutnya, penjelasan mengenai proses penganggaran penting disampaikan agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan tidak hanya melihat persoalan dari potongan informasi yang beredar di media sosial.
Ia berharap masyarakat dapat memahami persoalan tersebut berdasarkan kronologi, mekanisme penganggaran, serta ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD tetap menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Apabila kami bermain-main dengan anggaran, atau dianggap melakukan tindak pidana korupsi, tentu mustahil kami dijadikan salah satu dari tiga besar kota percontohan antikorupsi,” tutupnya. (MARINI/H)









