BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperkirakan kebutuhan anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) operasional pemerintahan mencapai Rp30 miliar hingga Rp35 miliar setiap tahun.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan besarnya kebutuhan BBM tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran daerah.

Menurutnya, kebutuhan BBM untuk menunjang aktivitas operasional pemerintahan merupakan pengeluaran rutin yang harus dipenuhi setiap tahun. Kebutuhan tersebut mencakup dukungan terhadap berbagai aktivitas kendaraan dan operasional perangkat daerah.


“Pengeluaran kami untuk BBM satu tahun itu Rp30 miliar-an. Kalau bisa kita kelola sendiri, kan kembali lagi,” katanya, Selasa, 17 November 2026.

Fairid menilai, besarnya pengeluaran tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mencari pola pengelolaan yang lebih efisien sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Salah satu langkah yang direncanakan Pemko Palangka Raya adalah membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah.

Pembangunan SPBU tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar dan ditargetkan dapat direalisasikan pada 2027.

Selain untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan BBM operasional pemerintah, keberadaan SPBU milik daerah juga diarahkan untuk membuka peluang sumber pendapatan baru melalui pengelolaan oleh perusahaan daerah.

Dengan rencana tersebut, pemerintah berharap pemanfaatan aset daerah dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Efisiensi yang dianjurkan Kemendagri itu adalah memanfaatkan, memaksimalkan lagi fasilitas-fasilitas aset daerah. Jadi, bukan hanya menggenjot pajak dan lain-lain,” jelasnya.

Meski demikian, mekanisme pengelolaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan masih perlu dimatangkan agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi keuangan daerah. (MARINI/H)