BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempunyai sejumlah strategi mengalokasikan belanja daerah dalam menghadapi menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.

"Ada beberapa langkah yang Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ambil untuk menghadapi penurunan dana transfer dari pusat yang mempengaruhi belanja daerah kita, pertama yakni peluasan basis pemungutan, penambahan jenis pajak dan retribusi, serta penetapan tarif dalam batas yang diizinkan dan pemetaan potensi dan sumber yang dapat menjadi PAD," kata Bupati Gunung Mas Jaya S Monong, Selasa, 17 November 2027.

Kemudian, mengoptimalkan digitalisasi daerah pada sektor pendapatan baik pajak maupun retribusi daerah melalui transaksi pajak non tunai guna mempermudah layanan dan transparansi penerimaan.

Mendorong melakukan optimalisasi potensi salah satu sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya melalui peningkatan pengawasan dan optimalisasi penerimaan daerah dari aktivitas produksi dan distribusi Crude Palm Oil (CPO).

Memperkuat sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam implementasi program prioritas, agar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

"Kemudian, mendorong agar belanja diarahkan lebih produktif dan mengakselerasi penyerapan belanja mulai awal tahun sehingga multiplier efeknya lebih kuat," jelas Jaya.

Lalu, mengembangkan pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif (skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman daerah dan obligasi/Sukuk daerah) untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan.

Tidak kalah penting, memperkuat reformasi birokrasi agar tata kelola pelaksanaan APBD semakin akuntabel dan berdampak terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan.

Selanjutnya memastikan seluruh pelayanan pemerintah melalui seluruh perangkat daerah tetap berjalan dengan terus meningkatkan kualitas layanan, serta telah melakukan pemetaan pagu efektif perangkat daerah.

Harapannya agar dapat melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD secara optimal melalui mekanisme Pra RKA oleh TAPD terutama bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan juga memastikan dianggarkannya program prioritas Tambun Bungai secara proposional.

(RISKA/y)