BORNEONEWS, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengembangkan aplikasi Anti-Scam yang kini memasuki tahap pengujian atau sandbox. Aplikasi tersebut diharapkan segera diluncurkan untuk membantu masyarakat mengenali dan mencegah penipuan keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono mengatakan, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memeriksa legalitas entitas, produk, serta layanan jasa keuangan sebelum melakukan transaksi.
“Kami akan me-launch Anti-Scam Apps. Ini yang paling depan sekali. Anti-Scam Apps itu tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya,” kata Dicky dalam acara Kick-Off Geber PK 2027 di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menurut Dicky, pengembangan aplikasi tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya akses masyarakat untuk memastikan kebenaran berbagai penawaran keuangan yang beredar.
Selama ini, masyarakat kerap kesulitan menentukan pihak yang dapat dihubungi ketika menerima pesan singkat mencurigakan, tautan internet, maupun tawaran produk keuangan yang berpotensi merupakan penipuan.
Melalui aplikasi tersebut, OJK ingin menyediakan akses informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat sejak awal sebelum mengambil keputusan transaksi.
Aplikasi Anti-Scam juga akan membantu pengguna memahami perbedaan daftar hitam (blacklist) dan daftar putih (whitelist) dalam memeriksa suatu entitas atau penawaran jasa keuangan.
Dicky menyebutkan, OJK memperoleh dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga internasional untuk pengembangan aplikasi tersebut.
Pada tahap awal, layanan ini akan difokuskan untuk memeriksa legalitas entitas serta membantu masyarakat mengidentifikasi keamanan suatu layanan keuangan.
Ke depan, aplikasi akan diintegrasikan dengan data dari kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Integrasi tersebut juga membuka peluang pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), termasuk untuk melakukan analisis jaringan (network analysis).
Urgensi pengembangan aplikasi ini terlihat dari tingginya laporan penipuan keuangan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Hingga 28 Oktober 2026, IASC telah menerima 737.686 laporan penipuan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024. Sebanyak 347.130 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, sedangkan 390.556 laporan lainnya masuk langsung ke sistem IASC.
Dari laporan tersebut, tercatat 1.471.112 rekening dilaporkan dan 743.589 rekening telah diblokir. Total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.
IASC juga menemukan 188.798 nomor telepon yang dilaporkan korban sebagai bagian dari aktivitas penipuan. Sementara itu, dana korban yang berhasil dikembalikan tercatat sebesar Rp208,9 miliar dari rekening pada 24 bank yang digunakan pelaku.
Pengembangan aplikasi Anti-Scam tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen sektor keuangan. Pada Senin, BI dan OJK juga meresmikan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK) 2027.
Gerakan tersebut berfokus pada tiga pilar, yakni pemberdayaan konsumen (empowered consumer), penguatan perlindungan (stronger protection), dan aksi kolaboratif (collaborative action).
Dalam kesempatan yang sama, BI dan OJK menandatangani petunjuk pelaksanaan terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SK).
Petunjuk tersebut menjadi pedoman koordinasi kedua lembaga dalam mengintegrasikan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran, termasuk aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, serta pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga.
SUMBER: ANTARA








