BORNEONEWS, Bengkulu - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan tambahan anggaran untuk pemerintah daerah guna mendukung percepatan pembangunan.

Sultan menilai kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah melalui pemberian insentif fiskal.

“Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal pada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah,” kata Sultan melalui pesan elektronik yang diterima di Bengkulu, Senin, 16 November 2026.

Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan tambahan anggaran tersebut secara produktif. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta segera menyiapkan rencana belanja yang berorientasi pada pembangunan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak,” ujarnya.

Sultan juga menyarankan agar penyaluran insentif fiskal mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah serta proposal belanja yang telah disiapkan pemerintah daerah.

“Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menjanjikan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota.

Janji tersebut disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Prabowo.

Presiden menyebut tambahan anggaran tersebut akan dikucurkan dalam waktu dekat dengan memanfaatkan hasil efisiensi belanja negara.

Menurut Prabowo, pemerintah masih memiliki peluang penghematan dari belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya mencapai sekitar Rp1.200 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun diperkirakan dapat dihemat melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

SUMBER: ANTARA