BORNEONEWS, Palangka Raya – Pengalaman memimpin Kalimantan Tengah bersama Wakil Gubernur H Ahmad Diran menjadi salah satu contoh pentingnya keharmonisan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang mengungkapkan, kekompakan selama menjalankan pemerintahan bersama Ahmad Diran tidak terlepas dari pembagian tugas berdasarkan kapasitas dan pengalaman masing-masing.
Hal itu disampaikannya setelah menjadi bagian dari tim penguji disertasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI Setyo Budiyanto dalam sidang promosi doktor di Universitas Pelita Harapan pada Sabtu, 14 November 2026.
Dalam sidang tersebut, Setyo Budiyanto mengangkat disertasi berjudul Mewujudkan Hubungan Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia.
Teras Narang menilai, hubungan harmonis antara kepala daerah dan wakilnya bukan sekadar persoalan kecocokan pribadi. Lebih dari itu, diperlukan pemahaman terhadap peran masing-masing serta kemampuan membangun kerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ia mengaku sangat terbantu selama memimpin Kalimantan Tengah dengan dukungan Ahmad Diran yang memiliki latar belakang dan pengalaman panjang sebagai birokrat.
"Saya sendiri, sebagaimana kemarin dalam sebuah podcast disampaikan sahabat Prof. Djo yang adalah mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, merupakan salah satu kepala daerah yang harmonis dengan wakil kepala daerah," ungkapnya.
Menurutnya, Ahmad Diran merupakan birokrat tulen yang memiliki pengalaman dan pemahaman kuat mengenai tata kelola pemerintahan. Pengalaman tersebut memberikan kontribusi terhadap penataan birokrasi di Kalimantan Tengah.
Teras Narang menegaskan, pembagian kerja sesuai kapasitas masing-masing menjadi salah satu hal yang membuat hubungan keduanya dapat berjalan baik selama mengemban amanah pemerintahan.
Pengalaman tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa keberhasilan pemerintahan daerah membutuhkan kerja kolektif, bukan hanya bergantung pada kepala daerah sebagai pemegang kewenangan utama.
Ia menilai, apabila kepala daerah dan wakilnya mampu membangun komunikasi serta saling mendukung, pekerjaan birokrasi dan pelaksanaan program pembangunan akan lebih terarah.
Sebaliknya, konflik antarpimpinan dapat mengganggu konsentrasi pemerintahan dan membuat kepentingan masyarakat tidak lagi menjadi fokus utama.
Karena itu, Teras Narang berharap disertasi Setyo Budiyanto dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperbaiki pola hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. (TESTI PRISCILLA/H)
