BORNEONEWS, Surakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menuntaskan sebanyak 35.294 kasus pertanahan dari total lebih dari 58 ribu kasus yang tercatat selama kurun waktu 12 tahun.
Capaian tersebut setara dengan 60 persen dari keseluruhan kasus yang masuk hingga 3 November 2026.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, mengatakan bahwa persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen.
"Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen," kata Yaved dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan didefinisikan sebagai perselisihan mengenai tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Sementara itu, konflik pertanahan merupakan perselisihan yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan maupun telah menimbulkan dampak luas.
Adapun perkara pertanahan adalah perselisihan mengenai tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Yaved menambahkan, khusus sepanjang 2026, ATR/BPN telah menyelesaikan sebanyak 1.164 kasus pertanahan.
Ia menjelaskan, jumlah kasus yang ditangani pada 2026 terdiri atas sekitar 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya serta 3.392 kasus baru yang masuk sepanjang tahun ini.
"Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, khususnya dalam upaya penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).
Menurut Hendra, upaya tersebut berhasil menyelamatkan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
"Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar Rp5 triliun 286 miliar," katanya.
Meski nilai aset yang berhasil diselamatkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra menyebut jumlah Target Operasi yang ditangani justru meningkat.
Pada 2025, jumlah Target Operasi tercatat sebanyak 102 TO, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 120 TO. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan sepanjang tahun ini.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat penyelesaian sebanyak 10 TO, kata Hendra.
SUMBER: ANTARA
