BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mengakhiri masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan seiring mulai masuknya musim hujan. Status penanganan diturunkan menjadi siaga darurat mulai 16 hingga 30 November 2026.
"Sebagaimana kita ketahui dari hasil pemantauan lapangan, laporan BPBD, dan juga dari BMKG, untuk Kabupaten Kotim sudah memasuki musim hujan. Sehingga kita melakukan perubahan masa transisi, dari tanggap darurat itu menjadi siaga darurat, yaitu dari tanggal 16 November sampai tanggal 30 November," kata Wabup Kotim Irawati, Senin, 16 November 2026.
Hal itu ia sampaikan setelah memimpin rapat koordinasi evaluasi penanggulangan darurat bencana karhutla di Kantor BPBD Kotim.
Irawati menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah melihat perkembangan kondisi cuaca dan penurunan drastis jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kotim. Meski demikian, penurunan status bukan berarti pemerintah daerah menghentikan seluruh upaya penanganan karhutla.
Ia menegaskan, kewaspadaan tetap diperlukan karena potensi kebakaran masih bisa terjadi. Posko penanganan karhutla dan kekeringan di BPBD Kotim juga tetap beroperasi selama 24 jam dengan koordinasi dipimpin Kepala Pelaksana BPBD.
Selain ancaman kebakaran, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan krisis air bersih. Berdasarkan laporan Perumda Air Minum Tirta Mentaya, kualitas air di sejumlah wilayah belum layak dikonsumsi masyarakat.
Kondisi tersebut terutama terjadi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang yang airnya masih terasa asin akibat intrusi air laut. Karena itu, pendistribusian air bersih tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Irawati menyebut, hingga saat ini permintaan bantuan air bersih masih diterima dari masyarakat di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Distribusi juga tidak menutup kemungkinan diperluas hingga wilayah selatan apabila terdapat kebutuhan.
"Posko karhutla tetap dibuka karena masih siaga darurat dan tetapi tidak lagi kita melakukan yang porsi besar, tentunya dibantu oleh TNI Polri tetapi tetap kita masing-masing melaksanakan. Misalkan OPD pun kalau memang mau melaksanakan penyuplai air bersih tetap bisa masih juga. Jadi tapi intinya tanggung jawab tetap masing-masing OPD tersebut maupun kecamatan tersebut bersama TNI Polri. Dan dalam hal ini kalau Kotim tentunya dipimpin oleh Kalaksa BPBD sesuai dengan OPD terkait," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti mengatakan, berdasarkan laporan BMKG, wilayah Kotim mulai memasuki musim hujan dengan intensitas rendah hingga menengah. Perubahan cuaca tersebut turut diikuti penurunan jumlah hotspot secara signifikan.
"Tapi dengan demikian hot-spot juga turun dan per hari ini cuman ada satu. Jadi sejak tanggal 7 sampai sekarang menurun drastislah hot-spot itu. Tidak ada sampai sampai puluhan," ujarnya.
Imam menambahkan, meskipun status telah berubah menjadi siaga darurat, BPBD tetap menjalankan kegiatan penanganan karhutla dan kekeringan. Posko tetap ditempatkan di kantor BPBD, sedangkan keterlibatan OPD lainnya menyesuaikan kebutuhan dengan pembiayaan melalui anggaran masing-masing instansi.
"Tetapi kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan karhutla dan kekeringan. Poskonya ada di BPBD dan yang terlibat sebagian besar ini adalah BPBD sendiri. Seperti yang disampaikan Ibu Wabup tadi, apabila OPD yang lain ingin membantu itu ada pembiayaan dan sebagainya ada di OPD masing-masing," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)









