BORNEONEWS, Palangka Raya – Gagasan pemilihan kepala daerah atau Pilkada asimetris dinilai relevan untuk dipertimbangkan dalam merumuskan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pasalnya, setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tantangan pembangunan yang berbeda.
Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang menyampaikan pandangan tersebut setelah menjadi bagian dari tim penguji disertasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto dalam sidang promosi doktor di Universitas Pelita Harapan kemarin.
Disertasi Setyo Budiyanto berjudul Mewujudkan Hubungan Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Teras Narang juga menangkap perspektif mengenai kemungkinan penerapan Pilkada asimetris sebagai salah satu alternatif memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Teras Narang, konsep asimetris memungkinkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan pola berbeda sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat dikaji. Misalnya, ada daerah yang memiliki wakil kepala daerah, sementara daerah lainnya tidak. Demikian pula mekanisme pemilihan yang dapat dilakukan secara langsung di satu daerah, sedangkan daerah lain melalui DPRD.
"Menimbang karakteristik daerah bisa berbeda. Bisa saja ada daerah tanpa wakil kepala daerah, lalu yang lain punya. Bisa saja pemilihan digelar langsung, di wilayah lain melalui DPRD," kata Teras kepada Borneonews pada Minggu, 15 November 2026.
Ia menilai, gagasan tersebut menarik untuk didalami dengan tetap memperhatikan prasyarat, aturan hukum, serta mekanisme yang mampu menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Bahkan, dalam perspektif yang dibahas, terdapat kemungkinan suatu daerah dengan tingkat perekonomian tinggi membutuhkan lebih dari satu wakil kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa desain kepemimpinan daerah dapat disesuaikan dengan kompleksitas kebutuhan pemerintahan.
Namun, menurut Teras Narang, berbagai alternatif tersebut perlu dirumuskan secara matang agar menghasilkan sistem yang benar-benar mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, bukan sekadar mengubah mekanisme pemilihan.
Ia berharap diskusi akademik yang turut dihadiri sejumlah kalangan, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, dapat menjadi ruang dialektika untuk membahas masa depan sistem pemerintahan daerah.
"Tujuan akhirnya bukan hanya menghadirkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harmonis, tetapi juga membangun pemerintahan yang berkinerja baik, memiliki inovasi tinggi, serta mampu menjalankan mandat pembangunan secara optimal," tuturnya.
Teras Narang pun berharap pemikiran yang dituangkan dalam disertasi Setyo Budiyanto dapat memperkaya diskusi mengenai pembenahan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.(TESTI PRISCILLA)
