BORNEONEWS, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 29,73 juta ton pada 2027. Angka tersebut turun 12,27 persen dibandingkan proyeksi ekspor pada 2026 yang mencapai 33,89 juta ton.
Penurunan ekspor diperkirakan terjadi akibat berkurangnya produksi karena dampak El Nino serta meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk memenuhi program mandatori biodiesel B50 di dalam negeri.
Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono mengatakan, dampak El Nino terhadap produksi sawit diperkirakan lebih terasa pada 2027. Kondisi tersebut akan mengurangi pasokan yang tersedia untuk pasar ekspor.
"El Nino akan berdampak signifikan, bukan tahun ini, melainkan tahun depan," ujar Joko dalam sesi terakhir The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali.
Menurut proyeksi GAPKI, produksi gabungan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) diperkirakan turun 3,11 persen, dari 61,80 juta ton pada 2026 menjadi 59,87 juta ton pada 2027.
Joko menyebut Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat sebagai sejumlah sentra perkebunan sawit yang berpotensi terdampak kekeringan.
Dengan potensi produksi mencapai 62,95 juta ton pada 2027, dampak El Nino diperkirakan mengurangi hasil produksi sekitar 3,1 juta ton dari kapasitas potensial tersebut.
Di sisi lain, konsumsi minyak sawit domestik justru diproyeksikan meningkat 11,36 persen, dari 27,12 juta ton pada 2026 menjadi 30,20 juta ton pada 2027.
Kenaikan tersebut terutama didorong kebutuhan biodiesel yang diperkirakan meningkat dari 14,69 juta ton menjadi 17,40 juta ton atau bertambah 2,71 juta ton.
Sementara itu, kebutuhan minyak sawit untuk sektor pangan diproyeksikan naik sekitar 302 ribu ton menjadi 10,43 juta ton. Adapun kebutuhan industri oleokimia diperkirakan bertambah 70 ribu ton menjadi 2,37 juta ton.
Joko menjelaskan, penerapan biodiesel B50 bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Namun, peningkatan mandatori hingga B60 berpotensi semakin memperbesar konsumsi domestik dan mempersempit ruang ekspor.
Selain persoalan produksi dan konsumsi, GAPKI juga menyoroti penertiban perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Joko meminta perusahaan menyiapkan data perkebunan secara lengkap dan akurat agar dapat dicocokkan dengan data satuan tugas. Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi dasar penghitungan denda administratif.
Kejelasan status lahan juga dinilai penting agar produsen dapat membuktikan asal minyak sawit yang masuk ke rantai pasok global.
GAPKI turut mendorong penyelarasan kebijakan reforma agraria dengan ketentuan perkebunan, termasuk pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen.
"Konsistensi aturan akan memberi kepastian bagi perusahaan untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitas kebun ketika kebutuhan sawit dalam negeri terus bertambah," kata Joko.
SUMBER: ANTARA









