BORNEONEWS, Jakarta – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan sistem Gerbang Ekspor Tunggal (Single Export Gate) untuk memperkuat tata kelola ekspor minyak sawit Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap komoditas tersebut.
CEO DSI, Luke Mahony, mengatakan sistem ini dirancang untuk memperkuat standar industri, mempermudah kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan transparansi dan kredibilitas perdagangan sawit Indonesia di pasar global.
Hal tersebut disampaikan Mahony dalam Dialog Khusus pada Konferensi Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) RT2026 di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
"Kami hadir untuk menegakkan standar industri, mempermudah kepatuhan regulasi, serta memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia,” ujar Mahony.
Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor harus berjalan seiring dengan penerapan prinsip keberlanjutan. Karena itu, DSI menyambut dialog dengan RSPO untuk memastikan akses pasar internasional dan standar keberlanjutan dapat saling mendukung.
Mahony menegaskan mandat DSI adalah memfasilitasi ekspor minyak sawit Indonesia, bukan menghambat aktivitas perdagangan.
DSI sendiri dibentuk Danantara Indonesia pada 2026 untuk mengawasi dan mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Melalui sistem baru tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan tata kelola perdagangan yang lebih transparan dengan memanfaatkan integrasi data pasokan, produksi, harga, serta aspek keberlanjutan.
Model perantara DSI dijadwalkan mulai diluncurkan pada Januari 2027. Dalam skema ini, hubungan bisnis antara pembeli dan penjual tetap dipertahankan, sementara DSI berperan menjaga kelancaran ekspor dan memastikan ketertelusuran rantai pasok.
Di sisi lain, RSPO menegaskan pentingnya bukti dan data dalam memastikan penerapan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
CEO RSPO, Joseph D’Cruz, dalam pembukaan RT2026 pada Selasa, 3 November 2026, menyampaikan bahwa konsesi perkebunan bersertifikat RSPO memiliki tingkat kejadian kebakaran yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri.
Berdasarkan pemantauan satelit Nusantara Atlas dan TreeMap selama Januari hingga September 2026, dari total 1,9 juta hektare lahan yang terbakar, sekitar 14.500 hektare atau 0,8 persen berada di konsesi bersertifikat RSPO.
RSPO juga menyatakan akan mengidentifikasi dan menyelidiki konsesi apabila ditemukan indikasi kebakaran yang tidak lazim. Salah satu konsesi telah menjadi objek pengaduan melalui Sistem Pengaduan RSPO.
Joseph menambahkan, hasil analisis tidak menemukan lahan terbakar di area perkebunan petani swadaya bersertifikat RSPO. Padahal, sejumlah kelompok petani tersebut berada di wilayah yang turut terdampak kebakaran.
Penguatan tata kelola ekspor dan penerapan standar keberlanjutan menjadi dua aspek penting dalam menjaga daya saing minyak sawit Indonesia. Transparansi rantai pasok dan kepatuhan terhadap standar lingkungan juga menjadi faktor yang menentukan kepercayaan pembeli internasional.
SUMBER: ANTARA
