BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) berperan aktif membantu pemerintah menangani berbagai persoalan perempuan dan anak, termasuk kekerasan, eksploitasi hingga penyalahgunaan narkoba.

‎" Hari ini pengurus Forum Puspa periode tahun 2026-2031 telah dilantik. Pengukuhan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau pergantian kepengurusan. Namun, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak, " kata Pj. Sekda Kotim Diana Setiawan, Kamis, 5 November 2026.

‎Itu ia sampaikan saat dirinya menghadiri kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus Forum Puspa Kabupaten Kotim Periode Tahun 2026-2031.

‎Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga, masyarakat, maupun pembangunan daerah. Sementara anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

‎Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan anak, diskriminasi, eksploitasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya.

‎Ia juga menyoroti persoalan narkoba yang mulai menyasar kalangan anak-anak. Bahkan, perempuan juga tidak sedikit yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar.

‎"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Saya berharap Forum PUSPA bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut," ujarnya.

‎Ia menegaskan, persoalan perempuan dan anak tidak bisa ditangani pemerintah daerah sendiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, akademisi, komunitas hingga lembaga lainnya.

‎Karena itu, Forum Puspa diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

‎Selain itu, forum tersebut diharapkan mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak, serta menjadi wadah penyampaian aspirasi dan gagasan masyarakat.

‎Diana juga meminta pengurus Forum PUSPA tidak hanya menjalankan program secara formal, tetapi turut memberikan masukan kepada pemerintah daerah apabila masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak.

‎"Kami berharap forum ini bisa menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kontribusi masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah. Apabila ada yang kurang, silakan disampaikan kepada kami," tegasnya.

‎Ia berharap kepengurusan Forum PUSPA periode 2026–2031 yang diketua oleh Forisni Aprilista dan wakilnya Suprianti Rambat itu dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memiliki program kerja yang jelas dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎"Saya juga mengajak seluruh pengurus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun seluruh elemen masyarakat, " imbuhnya.

‎Dengan demikian, upaya mewujudkan lingkungan yang ramah, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara bersama-sama. (DEVI/)