BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berencana membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan perkantoran dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah.
Rencana pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya Pemko Palangka Raya dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus membuka peluang sumber pendapatan baru bagi daerah.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan pembangunan SPBU tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar. Pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat direalisasikan pada 2027.
Menurut Fairid, pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah untuk kegiatan usaha dinilai dapat memberikan nilai tambah terhadap aset yang selama ini dimiliki pemerintah. Selain itu, keberadaan SPBU juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di perkantoran, sekitar perkantoran kan ada tanah-tanah yang milik pemerintah. Itu SPBU-nya umum. Sekali lagi, itu juga dalam langkah pemanfaatan aset,” katanya, Selasa, 17 November 2026.
Pengelolaan usaha tersebut direncanakan melibatkan perusahaan daerah sehingga manfaat ekonominya dapat kembali mendukung pendapatan pemerintah kota.
Fairid menjelaskan, meskipun target pelaksanaan telah diarahkan pada 2027, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan, skema pembiayaan, serta tahapan pembangunan SPBU tersebut.
Pihaknya juga perlu memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, termasuk aspek pemanfaatan aset daerah dan kerja sama pengelolaan usaha.
"Melalui rencana ini, Pemko Palangka Raya berharap aset milik daerah tidak hanya menjadi fasilitas pemerintahan, tetapi juga dapat dikembangkan secara produktif untuk menciptakan sumber pendapatan baru dan memperkuat kemandirian fiskal daerah," pungkasnya. (MARINI/H)









