BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tengah menyiapkan skema penghitungan dampak ekonomi yang dialami masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun akumulasi nilai kerugian secara keseluruhan masih dalam proses pendataan hingga Desember 2026.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan penghitungan tersebut akan difokuskan pada kerugian ekonomi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
"Karhutla tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, pendapatan, serta produktivitas warga," katanya, Jumat, 6 Oktober 2026.
Fairid menjelaskan, untuk menghitung kerugian di kawasan hutan maupun taman nasional, Pemko Palangka Raya memerlukan koordinasi dan dukungan data dari instansi yang memiliki kewenangan terhadap wilayah tersebut.
Ia menegaskan, pendataan dilakukan secara bertahap agar gambaran kerugian yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak.
Selain pendataan langsung, pihaknya juga akan memantau perkembangan indikator perekonomian daerah untuk melihat sejauh mana karhutla memengaruhi aktivitas ekonomi di Palangka Raya.
"Perkembangan dampak ekonomi tersebut akan terus dipantau berdasarkan indikator perekonomian pada kuartal IV 2026, khususnya menjelang Desember," tambahnya.
Melalui penghitungan tersebut, dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai dampak karhutla terhadap masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah pemulihan ekonomi pascabencana. (MARINI/R)
