BORNEONEWS, Sampit - Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum ditransfer pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Tertahannya dana tersebut berdampak terhadap keterbatasan anggaran daerah, hingga tertundanya pemenuhan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur.
"Memang dari beberapa ini kita masih berjuang bagaimanapun kita menggali PAD karena anggaran kita ada kurang bayar masih, baik di pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, juga di pemerintah pusat di Kementerian Keuangan. Jadi DBH kita masih banyak yang belum ditransfer ke daerah," kata Ketua DPRD Kotim Rimbun, Selasa, 17 November 2026.
Rimbun mengatakan, DPRD bersama Pemkab Kotim terus memperjuangkan agar dana tersebut segera ditransfer ke daerah. Dengan demikian, pendapatan daerah dapat meningkat dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) nantinya bisa dikelola dalam APBD perubahan.
Berdasarkan perkiraan perhitungan, kekurangan pembayaran DBH dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih sekitar Rp200 miliar. Sementara dari pemerintah pusat jumlahnya diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Dana tersebut berasal dari sejumlah sektor diantaranya DBH sawit, pertambangan bijih besi, bauksit, hingga batu bara. DPRD juga meminta Kementerian Keuangan menjelaskan secara terbuka teknis perhitungan DBH yang menjadi hak daerah.
Rimbun mengatakan, hingga kini mekanisme perhitungan tersebut masih belum dijelaskan secara terbuka oleh Kementerian Keuangan.
Ia menduga tertahannya transfer DBH dari pemerintah pusat berkaitan dengan kondisi anggaran nasional. Pemerintah pusat juga menghadapi defisit anggaran yang menurutnya berdasarkan pemberitaan media mencapai lebih dari Rp500 triliun. Sejumlah program yang telah direncanakan pun disebut masih belum didukung ketersediaan anggaran.
"Kita memahami bahwa pemerintah pusat pun sangat memerlukan anggaran sehingga dampaknya ke daerah," ujarnya.
Menurut Rimbun, belum dibayarkannya DBH juga berkaitan dengan efisiensi dan kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat daerah harus melakukan penyesuaian pada masa transisi kebijakan yang dinilainya semakin sentralistik, termasuk dalam pengelolaan komoditas ekspor.
Untuk memperjuangkan pembayaran DBH, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah. Mereka berencana bersama-sama menyampaikan kebutuhan daerah agar dana tersebut segera disalurkan.
"Kami berkoordinasi dengan Pemda, Pak Bupati, Sekda, nanti kita bersama-sama menyampaikan bahwa keperluan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat pasti kita menuntut DBH itu sesuai dengan aturan, itu harus ditransfer ke daerah," imbuhnya.
Rimbun menegaskan, belum dibayarkannya DBH berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah kebutuhan pembangunan belum dapat diakomodasi.
Salah satu contohnya, usulan yang disampaikan Komisi IV DPRD Kotim untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat disebut mencapai hampir Rp500 miliar. Selain itu, masih terdapat infrastruktur yang belum disempurnakan akibat keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.
"Dampaknya pasti aspirasi masyarakat tertunda, Karena kita keterbatasan anggaran tadi. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Komisi IV tadi hampir Rp500 miliar untuk bagaimana mengakomodir aspirasi, lalu infrastruktur yang masih belum disempurnakan. ini juga dampak dari kekurangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)









