BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses penjaringan dan observasi terhadap Kota Palangka Raya selama kurang lebih tujuh bulan sebagai calon daerah percontohan antikorupsi.

Proses tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga menilai pelaksanaan program dan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin katakan dalam tahap observasi awal, KPK melakukan validasi terhadap sejumlah indikator, di antaranya pengawasan internal oleh Inspektorat, keberadaan dan pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta informasi dan masukan yang disampaikan masyarakat.

"Sebenarnya dari tahun lalu, tapi tujuh bulan ini intens. Tim penilai melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap berbagai aspek, termasuk penerapan zona integritas, kelengkapan administrasi, standar operasional prosedur (SOP), hingga perjanjian kerja sama yang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan," katanya, 17 November 2026.

Penilaian juga dilakukan melalui pendekatan pentahelix dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi berjalan dan dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Tim KPK juga akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mencocokkan dokumen dan laporan dengan kondisi serta pelaksanaan program yang sebenarnya.

"Setelah seluruh indikator diteliti dan dinilai, kepala daerah diberikan kesempatan memaparkan berbagai langkah, kebijakan, serta inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi," tambahnya.

Dengan demikian, penilaian tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga konsistensi pelaksanaan kebijakan, efektivitas pengawasan, keterbukaan pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat. (MARINI/R)