BORNEONEWS, Palangka Raya – Penanganan aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya melalui edukasi masyarakat. Koordinasi penegakan hukum dan pertukaran informasi antarinstansi juga menjadi faktor penting untuk memutus praktik keuangan ilegal yang terus berkembang.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2026 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Palangka Raya baru-baru ini.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan atau scam merupakan ancaman serius terhadap pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan.

"Karena itu, koordinasi antaranggota Satgas PASTI Daerah perlu terus diperkuat agar langkah pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi," kata Primandanu pada Jumat, 20 November 2026.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Subdirektorat V Tindak Pidana Siber (Subdit V Tipidsiber) Polda Kalimantan Tengah serta anggota Satgas PASTI Daerah.

Forum dilanjutkan dengan pembahasan perkembangan penanganan perkara aktivitas keuangan ilegal dan koordinasi lintas lembaga. Pembahasan ini menjadi ruang untuk mengevaluasi langkah yang telah dilakukan sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai praktik keuangan ilegal.

Dengan koordinasi yang lebih solid, OJK berharap penanganan aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara lebih optimal, sekaligus memperkuat pelindungan masyarakat dari berbagai modus kejahatan keuangan. (TESTI PRISCILLA/j)