BORNEONEWS, Palangka Raya – Maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan atau scam mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pencegahan dan penanganan praktik keuangan ilegal berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi atau Rakor Semester II Tahun 2026 bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan bukan sekadar persoalan kerugian individu, tetapi juga dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
“Aktivitas keuangan ilegal dan scam merupakan ancaman serius terhadap upaya pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan,” tegas Primandanu pada Kamis, 19 November 2026.
Menurutnya, diperlukan keterlibatan dan sinergi seluruh anggota Satgas PASTI Daerah untuk menghadapi berbagai modus kejahatan keuangan yang terus berkembang. Koordinasi antarinstansi harus berjalan secara berkesinambungan agar upaya pencegahan maupun penanganan tidak dilakukan secara parsial.
Rakor tersebut difokuskan pada evaluasi penanganan aktivitas keuangan ilegal selama semester II 2026, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan efektivitas langkah pencegahan dan pelindungan masyarakat.
Primandanu menekankan, penguatan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelindungan dari berbagai tawaran keuangan ilegal maupun modus penipuan yang berpotensi menimbulkan kerugian.
"OJK berharap kolaborasi seluruh anggota Satgas PASTI Daerah semakin solid sehingga respons terhadap laporan masyarakat dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara lebih optimal," katanya. (TESTI PRISCILLA/y)








