BORNEONEWS, Palangka Raya – Aktivitas keuangan ilegal masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah mencatat 450 aduan terkait aktivitas keuangan ilegal sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, aduan paling banyak berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal yang mencapai 415 laporan. Kemudian 30 aduan terkait investasi ilegal dan lima aduan mengenai pergadaian ilegal.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan tingginya jumlah aduan tersebut menjadi perhatian serius dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai praktik keuangan ilegal.
"OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkatkan koordinasi lintas lembaga," kata Primandanu pada Rabu, 18 November 2026.
Upaya tersebut juga dibarengi edukasi agar masyarakat lebih memahami risiko dan mampu mengenali berbagai modus penipuan keuangan.
Berdasarkan data Satgas PASTI Daerah Kalteng, dari keseluruhan pelapor, sebanyak 64 persen merupakan perempuan dan 36 persen laki-laki. Komposisi ini menunjukkan bahwa praktik keuangan ilegal menyasar berbagai kelompok masyarakat.
Selain pinjaman online ilegal, penawaran investasi ilegal juga memiliki beragam modus. Di antaranya skema money game, jasa periklanan dengan sistem deposit, perdagangan aset kripto serta forex atau futures yang diduga ilegal, hingga penawaran investasi yang mencatut identitas entitas berizin.
Di sisi lain, ancaman penipuan transaksi keuangan atau scam juga menunjukkan angka yang perlu diwaspadai.
"Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) periode November 2024 hingga 31 Oktober 2026 mencatat sebanyak 5.453 aduan terkait penipuan transaksi keuangan di Kalimantan Tengah," terangnya.
Primandanu menegaskan, penguatan koordinasi dan edukasi masyarakat menjadi bagian penting untuk menekan risiko masyarakat terjerat aktivitas keuangan ilegal maupun menjadi korban penipuan transaksi keuangan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan sebelum menerima tawaran investasi, melakukan deposit, maupun mentransfer uang kepada pihak yang belum dipastikan legalitasnya.(TESTI PRISCILLA)








