BORNEONEWS, Palangka Raya – BPJS Kesehatan terus memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan. Berbagai langkah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

" Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak," ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, besarnya cakupan kepesertaan JKN membuat tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan program semakin besar. Per 1 November 2026, JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

Cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan. Karena itu, sistem pengendalian kecurangan harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan pola pelayanan dan dinamika risiko yang ada.

BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah hingga cabang. Selain itu, ditetapkan pula Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, penguatan monitoring dan pelaporan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pujo menambahkan, penguatan teknologi juga harus diikuti transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang efisien.

BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Organisasi ini diharapkan berperan dalam pertukaran pengetahuan, pengembangan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Melalui berbagai langkah tersebut, BPJS Kesehatan berharap pengendalian kecurangan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal lembaga, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan Program JKN.(TESTI value-based healthcare. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang efisien.

BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Organisasi ini diharapkan berperan dalam pertukaran pengetahuan, pengembangan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Melalui berbagai langkah tersebut, BPJS Kesehatan berharap pengendalian kecurangan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal lembaga, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan Program JKN. (TESTI PRISCILLA/y)