BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah mendorong penguatan regulasi untuk menutup celah kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengaturan yang selama ini masih berada pada tingkat peraturan menteri dinilai perlu ditingkatkan agar memiliki landasan hukum lebih kuat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, ketahanan sistem JKN harus terus dijaga agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko kecurangan.

Menurutnya, salah satu kekuatan yang harus dipastikan dalam penyelenggaraan JKN adalah tidak adanya praktik kecurangan yang dapat merusak sistem maupun merugikan masyarakat.

"Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif," kata Muhaimin dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Ia menegaskan, sistem JKN tidak boleh gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat membangun ekosistem pengawasan yang mampu mendeteksi dan menangani setiap potensi penyimpangan.

Muhaimin juga menyoroti perlunya peningkatan level regulasi terkait penanganan kecurangan. Menurutnya, pengaturan yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan Program JKN dalam jangka panjang.

"Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN," tegasnya.

Ia mengajak seluruh pihak menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan, serta memberikan perlindungan kepada para pelapor. Setiap pemangku kepentingan juga diminta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas program.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari mengatakan, kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Menurutnya, pengendalian kecurangan tidak bisa dilakukan satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi hingga masyarakat sipil.

"Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Penguatan regulasi dan kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun sistem anti-kecurangan yang terintegrasi, sehingga perlindungan terhadap peserta dan keberlanjutan JKN dapat semakin terjamin. (TESTI PRISCILLA/H)